Surakarta – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) kembali menjadi ruang bagi tumbuhnya dialektika kebangsaan. Senin (1/9), ratusan mahasiswa UMS berkumpul di halaman Gedung Induk Siti Walidah dalam aksi solidaritas, menanggapi dinamika nasional yang belakangan ini memanas.
Presiden Mahasiswa UMS, Muhammad Naufal Fajar, dalam orasinya menyuarakan keprihatinan atas tindakan aparat negara yang dinilai kerap melukai nurani mahasiswa.
“Mereka sangat takut dengan gerakan-gerakan yang kita buat, padahal gerakan-gerakan kita adalah gerakan rasa sayang dan rasa cinta kita terhadap negara ini,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Naufal menambahkan, mahasiswa bersama masyarakat hadir bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi juga menjadi saluran aspirasi dan penyebar informasi yang benar.
Rektor UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., yang turut menyaksikan aksi mahasiswa tersebut, memberikan apresiasi atas gagasan intelektual yang disampaikan. Ia kemudian menyampaikan lima pernyataan sikap dan seruan moral Sivitas Akademika UMS terhadap kondisi bangsa.
Rektor Harun menyampaikan rasa duka mendalam atas jatuhnya korban dalam aksi unjuk rasa yang terjadi baru-baru ini. “Semoga korban mendapat rahmat dari Allah SWT, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan para korban yang terluka segera diberikan kesembuhan,” ucapnya penuh empati.
Lebih lanjut, Rektor UMS menyerukan agar seluruh pemimpin bangsa, penegak hukum, dan pembuat kebijakan lebih bijak, berempati, dan santun dalam mendengarkan aspirasi rakyat. Ia menegaskan pentingnya keteladanan para pemimpin dalam menyelesaikan masalah secara arif, tegas, dan adil.
Selain itu, ia juga berpesan kepada mahasiswa dan masyarakat agar menyampaikan aspirasi dengan tetap menjunjung nilai akademik, etika, dan moral, serta menghindari kekerasan maupun provokasi. “Kita harus tetap menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan NKRI,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, pimpinan universitas bersama mahasiswa juga mendengarkan enam tuntutan yang dibacakan perwakilan mahasiswa, Teguh Jairyanur Akbar. Tuntutan tersebut meliputi penghentian kekerasan aparat dalam aksi massa, peninjauan kebijakan yang dianggap merugikan rakyat, hingga penegasan UMS sebagai ruang akademik yang bebas dari intrik politik dan militerisasi.
Aksi ini menjadi bukti nyata bahwa UMS tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu, tetapi juga ruang moral yang meneguhkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebangsaan.
